solmi
JAMBI (MI) : Aksi damai kelompok warga Suku Anak Dalam (SAD) atau popular juga dengan sebutan Orang Rimba ke Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/2), berbuah manis.
Tidak hanya mendapat perlakuan yang humanis dan simpati, para personel Satuan Brimobda Jambi yang membantu mengawal keamanan selama aksi, warga SAD melalui perwakilan kelompok, juga “dihadiahi” tali asih berupa sekarung beras SPHP kemasan 10 kilogram.
Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Krisno H Siregar melalui Kabid Humas-nya Komisaris Besar Erlan Munaji menjelaskan, pendekatan humanis dan persuasif yang dilakukan para personel Satbrimobda Jambi, merupakan komitmen Polri dalam pelayanan dan pengayoman kamtibmas.
“Dalam setiap pengamanan kegiatan masyarakat, kami menekankan kepada seluruh personel untuk tetap mengedepankan sikap humanis. Kehadiran Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberi rasa nyaman serta menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, ” sebut Erlan Munaji.
Ditambahkan Erlan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satbrimobda Jambi, termasuk pemberian tali asih di lokasi aksi, merupakan sarana untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Dan tanpa sedikitpun membatasi hak warga SAD dalam menyampaikan aspirasinya selama aksi damai.
“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pendekatan dialogis dan penuh empati menjadi kunci dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, ” beber Erlan.
Tuntutan Dasar
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretaris Daerah Sudirman, saat berdialog dengan perwakilan pendemo, menyatakan akan memperjuangkan warga SAD untuk mendapatkan kehidupan lebih layak. Terutama terhadap kebutuhan mendasar, seperti layanan pendidikan, kesehatan dan air bersih.
Dikatakan Sudirman, pendekatan penanganan persoalan yang dialami warga SAD yang hidup terpencar di wilayah Jambi, tidak bisa disamaratakan. Dibutuhkan strategi jitu dan tepat sasaran, lantaran sebagian warga SAD masih ada yang mempertahankan budaya hidup nomaden (berpindah-pindah).
Sejatinya, ujar Sudirman, pembahasan terkait penanganan SAD telah lama digagas Pemprov Jambi bersama berbagai pihak. Termasuk organisasi nirlaba (NGO), pemangku kebijakan terkait.
Namun demikian, penyelesaian persoalannya, masih membutuhkan waktu dan kolaborasi lintas pemerintahan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.(IS/hum)
Updates. 
